Abortus

Hubungan Hukum Terhadap Menggugurkan Kandungan Bagi Bidan Dan Pihak Lain

on

Hubungan hukum terhadap menggugurkan kandungan bagi bidan ataupun pihak lain sudah sangat jelas karena hal ini telah diatur dalam undang-undang. Kegiatan menggugurkan kandungan atau yang lebih dikenal dengan nama aborsi pada akhir-akhir ini merupakan salah satu topic yang paling menarik dan hangat untuk diperbincangkan di berbagai tempat, berbagai kalangan masyarakat, di berbagai Negara, baik di dalam forum resmi maupun forum non formal lainnya. pada kenyataannya masalah aborsi sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu, dimana cara-cara yang dilakukan untuk proses aborsi sesuai dengan protokol medis namun ada pula yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara tradisional yang dilakukan oleh dokter, bidan, maupun dukun beranak atau pihak lain.
Kegiatan ini memang sudah marak terjadi berhubung dengan pergaulan orang-orang zaman sekarang yang semakin bebas. Biasanya sepasang kekasih yang belum memiliki ikatan resmi berupa pernikahan terlanjur penasaran dengan perbuatan yang biasa dilakukan oleh sepasang suami istri sehingga tidak sedikit sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan, hal tersebut dilakukan tidak mengenal usia, baik remaja maupun dewasa sudah pernah mengalaminya sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa kasus pasangan yang kecolongan hamil diluar nikah dan cara jitu yang paling utama untuk mereka lakukan daripada menanggung malu adalah menggugurkan kandungannya. Hubungan hukum terhadap menggugurkan kandungan merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan.
Pertentangan mengenai moral dan agama menjadi pertentangan yang sangat hebat sampai saat ini karena sulit dan tidak adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, masalah aborsi yang illegal dan tidak sesuai dengan protokol medis masih marak terjadi dan merupakan masalah terbesar yang dialami oleh perempuan pada masa pertumbuhan reproduksinya. Hubungan hukum terhadap menggugurkan kandungan telah diatur dalam Undang-undang kesehatan pada pasal 75 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Larangan dalam pasal 75 ayat (1) tersebut dapat dikecualikan berdasarkan beberapa hal atau faktor salah satunya adalah indikasi kedaruratan medis sejak terdeteksi pada usia dini kehamilan.

Komentar